MEDIA FAKSI BANDA ACEH, 28/04/2025 – Sementara rakyat dihantam inflasi, Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh malah santai menggelontorkan Rp11 miliar lebih untuk urusan kendaraan pejabat. Bukan cuma beli, tapi juga sewa mobil mewah, seolah-olah mobil dinas yang sudah ada mendadak jadi besi tua semua.
Dari total anggaran itu, Rp4,9 miliar dihabiskan hanya untuk membeli kendaraan baru bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Tak main-main, kendaraan untuk Wali Kota saja dipatok Rp3 miliar, sedangkan untuk Wakilnya Rp1,9 miliar. Seolah belum cukup membakar uang rakyat, Pemko Banda Aceh juga menyisipkan Rp6,2 miliar hanya untuk sewa kendaraan operasional pejabat eselon II dan III. Iya, disewa. Tanpa jelas mobil apa yang dipakai, siapa yang pakai, dan kenapa harus sewa kalau mobil dinas masih ada.
Ketua Umum Fasilitas Akademik dan Advokasi Kantara Simpul Indonesia (FAKSI) Aceh, Yulindawati, angkat bicara. “Kalau mobil dinas masih ada dan layak pakai, diduga sewa kendaraan ini bisa jadi cuma akal-akalan buat kontrak palsu. Ujung-ujungnya ya amparh uang saja,” kritiknya. Yulinda mempertanyakan, ke mana dana perawatan kendaraan dinas yang dianggarkan rutin tiap tahun? “Kalau perawatannya sesuai, maka mobil dinas pasti masih layak jalan. Jadi alasan apa yang masuk akal sampai harus sewa lagi pakai uang rakyat miliaran rupiah?” tegasnya.
Publik kini mendesak Pemko Banda Aceh membuka data kondisi kendaraan dinas secara transparan. “Kalau semua masih bagus tapi tetap ngotot sewa, itu sih bukan pelayanan publik, tapi pelayanan ke dompet pribadi,” pungkas Yulinda. Hingga berita ini ditulis, pihak Pemko Banda Aceh belum memberikan penjelasan rinci soal urgensi sewa mobil ini. Rakyat hanya bisa bertanya-tanya: “Mobil siapa yang rusak, rakyat atau pejabat?”
Yulinda dan TIM
